Fadli Zon sebut potensi korupsi jadi kecil jika Pilkada melalui DPRD

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya memang mengharapkan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak langsung atau melalui DPRD. Seharusnya saat diputuskan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat semestinya harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam. Dia menyebutkan Pilkada langsung merupakan hasil dari pikiran jangka pendek.

“Ini seperti bolak-balik soal Pilkada, itu kan sampai 2-3 tahun lalu kita selalu ribut soal itu. Karena tidak pernah berpikir substansi, hanya berpikiran jangka pendek,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, JakartaA�Pusat, Selasa (10/4).

Dia menjelaskan Pilkada tak langsung lebih efisien dan murah. Sedangkan Pilkada langsung setiap calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya kampanye yang besar.

Sehingga berpotensi Korupsilebih besar dibandingkan Pilkada tak langsung. “Iya jelas lebih efisien, lebih murah. Ada potensi korupsi? Ada juga lebih kecil,” ucapnya.

Fadli menambahkan saat ini DPR masih terfokuskan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Sehingga belum dapat menginisiasi kepala daerah dikembalikan dipilih oleh DPRD.

“Tapi seperti yang saya tadi katakan, itu sudah terlambat. Nanti kalau ada presiden baru kita kaji dengan lebih dalam,” jelas Fadli.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Bamsoet mengatakan, pertemuan tersebut membahas mengenai beberapa hal. Salah satunya soal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

Dia menyebut, bersama pihak pemerintah yaitu Kemendagri sepakat untuk mengakali ulang sistem Pilkada yang ada. Sehingga, kata Bamsoet, dapat diketahui seberapa besar manfaat penyelenggaraan Pilkada secara langsung tersebut.

“Kita minta seluruh kekuatan politik yang ada melihat kembali, mempelajari kembali kalau memang Pilkada langsung memberikan manfaat banyak kepada masyarakat akan kita teruskan,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (6/4).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *